Jumlah wisatawan mancanegara atau wisman yang berkunjung ke Kota Batam pada bulan Oktober 2019 mencapai 159.292 wisman secara kumulatif Januari – Oktober 2019. Jumlah kunjungan wisman ke Kota Batam mencapai 1.590.458 kunjungan atau naik 6,11 persen dibanding jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun sebelumnya yang berjumlah 1.498.808 wisman (YoY).

Wisman yang berkunjung ke Kota Batam pada bulan Januari – Oktober 2019 didominasi oleh wisman berkebangsaan Singapura dengan persentase sebesar 52,52 persen dan tercatat sebanyak 835.267 kunjungan dari total jumlah wisman pada Januari – Oktober 2019. Posisi kedua adalah wisman berkebangsaan Malaysia yang mencapai angka sebesar 173.478 kunjungan atau 10,91 persen dari total kunjungan ke Kota Batam selama Januari – Oktober 2019. Secara berturut-turut, jumlah kunjungan sepuluh terbanyak selain wisman berkebangsaan Singapura dan Malaysia adalah wisman berkebangsaan India, Cina, Filipina, Korea selatan, Vietnam, Jepang, Amerika Serikat, dan United Kingdom. Kontribusi dari wisman 10 negara terbanyak yang mengunjungi Kota Batam adalah sebanyak 80,57 persen dari total seluruh kunjungan wisman pada bulan Januari – Oktober 2019.

Jumlah penduduk terbanyak di Kepri adalah Kota Batam, sekitar 62% penduduk Kepri tinggal di Batam. Jumlah penduduk di Kota Batam pada tahun 2018 mencapai 1.329.773 jiwa dan terus meningkat, Dalam 5 tahun terakhir, kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah Kecamatan Sagulung dan kecamatan dengan penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Bulang. Kemudian berdasarkan usia penduduk kota batam banyak berada pada usia produktif yaitu umur 25 – 39 tahun sekitar 32 % dan usia sekolah yaitu umur 5-14 tahun sekitar 20,7% .

Secara geografis Kota Batam mempunyai posisi yang strategis karena berada pada jalur pelayaran internasional, Bagian utara Kota Batam berbatasan dengan Singapura dan Malaysia, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Lingga, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Karimun. Luas wilayah Kota Batam adalah 4.580 Km², terdiri dari 23% yaitu 1.034 Km² luas daratan dan 77% 3.545 Km². Terdiri lebih dari 370 buah pulau, dimana beberapa diantaranya merupakan pulau kecil dan terdepan yang berbatasan dengan Negara Singapura dan Malaysia.

Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya rencana pengesahan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021 harus ditunda. Hal ini disebabkan dengan tidak terpenuhinya kuorum kehadiran anggota DPRD Kota Batam periode 2014-2019 pada Rapat Paripurna hari ini Rabu tanggal 28 Agustus 2019.

Setelah sempat diskors beberapa kali, namun pada akhirnya jumlah kehadiran anggota DPRD Kota Batam periode tahun 2014-2019 tetap tidak memenuhi kuorum sehingga pimpinan sidang terpaksa membatalkan pelaksanaan rapat paripurna untuk mendengarkan pandangan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam Perubahan Perda Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021. Dengan demikian, maka pelaksanaan revisi RPJMD Kota Batam ini sangat bergantung dengan pembentukan kelengkapan DPRD Kota Batam baru yang akan dibentuk pasca pelantikan anggota DPRD Kota Batam periode tahun 2019-2024.

Jika tahun ini revisi Perda ini tidak dapat disahkan pada tahun 2019 ini, maka rencana revisi RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 tidak dapat dilanjutkan kembali mengingat rencana pelaksanaannya efektif hanya 1 (satu) tahun. Perubahan Perda No. 8 Tahun 2016 ini sangat substantif mengingat harus dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 serta berkaitan adanya perubahan beberapa kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang bergeser ke pemerintah provinsi.

Sebenarnya tulisan ini dibuat untuk memberikan informasi adanya perubahan yang cukup signifikan yang dilakukan oleh Kepala Bapelitbangda Kota Batam dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah di tahun 2020. Tidak seperti biasanya, untuk pelaksanaan tahun 2020, Kepala Bapelitbangda Kota Batam telah menerbitkan Nota Dinas usulan KPA/PPK dan PPTK pada masing-masing kegiatan Bapelitbangda Kota Batam yang akan dilaksanakan di tahun 2020 mendatang.

Memasuki minggu terakhir bulan Agustus 2019, Kepala Bapelitbangda Kota Batam menyampaikan keputusan yang cukup mengejutkan dengan menyampaikan keputusan penetapan KPA/PPK dan PPTK Tahun 2020 di lingkungan Bapelitbangda Kota Batam. Tentu hal ini di luar kebiasaan. Biasanya penerbitan nota dinas usulan KPA/PPK dan PPTK di lingkungan Bapelitbangda Kota Batam selalu diterbitkan di akhir pelaksanaan tahun anggaran sebelumnya atau n-1. Keputusan ini diambil mengingat adanya persiapan penyusunan dokumen perencanaan yang sudah harus dilakukan di akhir tahun 2019. Seluruh mekanisme penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana diatur dalam PMDN No. 86 Tahun 2019 dimulai di bulan Desember 2019. Namun menuju kesana perlu dilakukan beberapa persiapan termasuk rapat-rapat strategis agar pelaksanaan penyusunan dokumen dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang baik.

Direncanakan pada tahun anggaran 2020, Bapelitbangda Kota Batam akan melaksanakan kegiatan sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kegiatan, antara lain :

1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah
3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah
4. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam
5. Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Batam
6. Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam
7. Penyusunan Dokumen Teknokratik RPJMD Kota Batam
8. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2019
9. Pengembangan Aplikasi e-planning

Keseluruhan kegiatan tersebut direncanakan dilaksanakan pada tahun 2020 sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2020. Dalam kondisi seperti ini diharapkan rencana pelaksanaan kegiatan di tahun 2020 dapat disusun lebih matang termasuk perencanaan penyerapan anggaran yang harus dituangkan dalam RPP (Rencana Pelaksanaan Pengadaan).

Lagi-lagi selalu ingin menjadi contoh bagi perangkat daerah lain dengan terlebih dahulu menetapkan KPA/PPK dan PPTK lebih awal sehingga pejabat yang ditunjuk dapat melakukan persiapan yang matang. Permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah kurangnya pemahaman KPA dan PPTK terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang berimbas kepada terjadinya kebingunan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Bahkan kadang kala berimbas dengan tidak sinkronnya DPA dan KAK yang dibuat oleh KPA.

Semoga dengan langkah baru ini, seluruh kegiatan Bapelitbangda Kota Batam dapat dilaksanakan lebih baik dan mencapai target sesuai dengan anggaran dan waktu yang telah direncanakan.

ditulis oleh :
Kabid Penelitian, Pengembangan, Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam

RKPD merupakan dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah yang disusun setiap tahun oleh Pemerintah Daerah. Sehingga sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka penyusunan dokumen RKPD diatur secara khusus.

ditulis oleh :
Kabid Penelitian, Pengembangan, Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam

Seiring dengan perkembangan waktu terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang berhubungan juga dengan pengadaan barang/jasa pemerintah, maka dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah pada awal tahun ini telah menerbitkan PP. No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara otomatis menggantikan PP No. 58 Tahun 2005. Dengan demikian PP No. 58 Tahun 2005 telah dinyatakan tidak berlaku.

Tahun 2019 melalui aplikasi Krisna, Pemerintah Kota Batam berusaha untuk mengusulkan kegiatan tahun 2020 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Untuk tahun 2019 terdapat beberapa DAK yang dapat dimanfaatkan oleh Kabupaten/Kota antara lain :

Tahapan Proses Penyusunan Rencana Kegiatan DAK Fisik TA 2019

e-Planning Bapelitbangda Kota Batam

merupakan Aplikasi Pemerintahan / e-Gov sebagai wahana pengumpulan aspirasi / kebutuhan masyarakat untuk pembangunan Kota Batam.